Bagi Anda para orang tua yang memiliki anak balita, mainan anak bukanlah hal baru dan asing. Untuk menyenangkan sang buah hati, membelikan mainan anak menjadi salah satu pilihannya. Lewat mainan tersebut, orang tua berharap anak mendapatkan kesenangan. Mainan biasanya juga dijadikan sarana bagi orang tua untuk menghentikan tangisan buah hati. Namun sejatinya, ada nilai lebih dari sekedar mengalihkan perhatian anak ketika hendak ditinggal sang ayah bekerja.

Mainan merupakan media yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak. Lewat mainan pula sang anak dapat menstimulasi perkembangan fisik, motorik kasar dan halus, keberanian, kognitif (kemampuan berpikir) dan juga psikososial. Sementara aktivitas bermain merupakan hak setiap anak. Bermain bagi anak sama pentingnya dengan mendapatkan hak pendidikan. Dengan bermain, telah melibatkan interaksi dan merangsang pola pikir anak, melatih kecerdasan serta emosi anak.

Namun tidak semua jenis mainan anak positif dan dapat menjadi perangsang pertumbuhan. Dibutuhkan jenis mainan yang mendidik (mainan edukasi) untuk mencapai hal itu. Mainan yang tentu saja sesuai dengan umur si anak, bersifat pembelajaran dan tidak mengarah pada hal yang berbau kekerasan. Mainan edukasi merupakan suatu bentuk mainan yang mendidik dengan menggunakan alat yang juga bersifat mendidik.

Bermain dengan mainan edukasi penting bagi anak-anak. Ini disebabkan mainan edukasi mampu meningkatkan pemahaman terhadap totalitas kediriannya. Artinya, dengan bermain anak sedang mengembangkan kepribadiannya. Mainan anak juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan menciptakan hal-hal baru, meningkatkan kemampuan berpikir anak serta mempertajam perasaan anak.

Disamping itu, bermain dengan mainan edukasi mampu memperkuat rasa percaya diri anak, merangsang imajinasi anak, melatih kemampuan berbahasa anak, mampu melatih motorik halus dan motorik kasar anak, membentuk moralitas anak, melatih keterampilan anak dan mengembangkan sosialisasi anak serta membentuk spiritualitas anak.

Lantas, mainan mana yang masuk kategori mainan edukasi? Mainan edukasi merupakan jenis mainan dengan berbagai bentuk geometri (seperti segitiga, segi empat, persegi panjang, lingkaran), puzzle dan berbagai jenis mainan balok, angka dan huruf lainnya.

Penggunaan mainan edukasi telah menjamur di berbagai kalangan masyarakat. Mainan ini kerap digunakan pada usia anak 2 – 5 tahun atau pada tingkat pre school. Sebut saja PAUD (pendidikan anak usia dini), Playgroup, TK (taman kanak-kanak) bahkan tidak jarang kita temukan dokter spesialis anak pun menggunakan mainan jenis ini untuk metode terapinya.

Tingginya minat konsumen akan mainan edukasi menimbulkan maraknya penjualan mainan edukasi di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional hingga ke pusat perbelanjaan ternama. Produsen mainan anak pun tak hanya didominasi oleh para pengusaha lokal, tetapi serbuan dari produk impor, khususnya produk China telah pula merambah pangsa pasar ini. Bahkan produk China, dengan berbagai jenis model dan merek mainan serta dengan harga yang murah merupakan saingan berat produk lokal.

Celakanya, terindikasi tidak semua mainan edukasi terbuat dari bahan aman bagi anak. Jenis pewarna misalnya, benarkah menggunakan bahan pewarna yang aman? Dari fenomena ini, sejak bulan Maret 2011, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan pengujian keamanan kimiawi mainan edukasi anak.

Pembelian sampel dilakukan secara random di 5 wilayah DKI Jakarta. Sampel mainan ini dibeli di pasar mainan (Gembrong/Prumpung), swalayan, ITC, maupun toko buku. Jumlah sampel sebanyak 21 (dua puluh satu) jenis dengan berbagai warna yang bervariasi.

YLKI memilih laboratorium Afiliasi Kimia Universitas Indonesia untuk menguji sejumlah sampel tersebut. Sedangkan hal-hal yang diujikan meliputi; kandungan logam berat dalam cat yang digunakan untuk mainan edukasi. Beberapa logam yang diuji, antara lain; Pb (timbal), Hg (merkuri), Cd (Cadmium) dan Cr (Cromium). Selain pengujian laboratorium, dilakukan juga analisa label pada produk yang diuji untuk label pada kemasan dan pengamatan secara kasat mata untuk tampilan fisik dari mainan edukasi ini, seperti cat yang berbau menyengat dan berwarna mencolok, cat yang mudah terkelupas.

Hasil Uji

Mengetahui kandungan logam berat dalam mainan edukasi, tidak bisa serta merta dilakukan secara kasat mata. Hal inilah yang menjadi kendala bagi mayoritas konsumen dalam memilih apakah mainan tersebut banyak mengandung logam berat atau tidak. Dari hasil uji yang dilakukan YLKI terhadap ke-21 sampel terpilih, didapat hasil seperti pada tabel 01.

Tabel 01. Jenis Mainan, Warna serta Kandungan Logam

Dari hasil pengujian yang dilampirkan pada Tabel 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan logam pada cat dengan nilai bervariasi. Nilai tertinggi untuk logam: Pb = 8,83 mg/kg (sampel no.3); Hg = 39,27 mg/kg (sampel no.14), Cr = 17,47 mg/kg (sampel no.13) dan Cd = 0,24 mg/kg (sampel no.6).

Bahaya logam berat, diantaranya timbal (Pb); dapat merusak sistem pencernaan, sistem saraf pusat, gangguan pada jaringan dan organ metabolisme tubuh. Sedangkan merkuri (Hg) dapat mengakibatkan kerusakan keseimbangan, gangguan paru-paru hingga gagal ginjal. Chromium (Cr) dapat menyebabkan kerusakan hati, kanker paru-paru dan Cadmium (Cd) dapat merusak pembuluh darah, menggumpal di dalam ginjal, mengakibatkan gagal jantung dan kerusakan ginjal.

Analisa Label

Selain uji laboratorium, YLKI juga melakukan analisa label terhadap ke-21 sampel. Analisa label ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha memberikan informasi yang memadai bagi konsumennya.  Hal ini selaras dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur; berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang.

Secara spesifik, pencantuman label tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.  Adapun hal-hal yang wajib tercantum dalam kemasan diantaranya; nama atau merek barang, nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri, nama dan alamat importir untuk barang impor, spesifikasi barang, keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang, simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas serta negara pembuat atau Made in.

Tabel 2. Nama Produsen berdasar Analisa Label

Dari hasil analisa label terhadap ke-21 sampel yang diuji, diketemukan hasil:

1. Terdapat 3 (tiga) produk yang berasal dari China; 2 (dua) produk dari Inggris tetapi menyantumkan tulisan made in China; 1 (satu) produk berasal dari Thailand; 1 (satu)  produk dari Israel; serta 14 (empat belas) sisanya merupakan produk lokal (Indonesia).
2. Untuk semua produk lokal, mainan hanya dikemas dalam plastik bening tanpa ada informasi yang jelas mengenai merek dan produsen mainan tersebut.
3. Sedangkan produk China, mainan dikemas dalam kotak karton dengan mencantumkan merek dan jenis mainan, serta produsen dalam bahasa dan tulisan China.
4. Produk yang berasal dari Thailand, Inggris dan Israel, menggunakan kemasan kardus dengan informasi dalam bahasa Inggris. Di dalam kemasan terdapat informasi mengenai usia anak, produsen dan klaim produk.

Tampilan Fisik

Selain pengujian di laboratorium dan analisa label, pengamatan juga dilakukan secara kasat mata untuk tampilan fisik dari mainan yang diuji. Ditemukan mainan dengan permukaan kayu yang tidak halus/rata, terdapat lubang-lubang kecil pada mainan, bau yang sangat menyengat dari cat yang digunakan serta warna cat yang mencolok dan pengecatan yang tidak merata.

Tampilan fisik seperti ini, dikhawatirkan dapat membahayakan anak-anak, apalagi produk tersebut digunakan oleh anak-anak dengan usia yang rentan. Sehingga diperlukan pengawasan ekstra ketat baik dari pihak orang tua (jika di rumah) dan dari pihak sekolah (jika di sekolah). Mainan dengan permukaan tidak halus dapat melukai anak-anak, sedangkan lubang-lubang kecil pada produk mainan dapat menjadi tempat perkembangbiakan serangga-serangga kecil.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menerbitkan standar nasional Indonesia (SNI) mengenai keamanan mainan anak. Standar ini mengadopsi dari standar internasional (ISO 8124 tahun 2010). SNI ini terdiri dari 4 bagian, yaitu: (1) Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis; (2) Sifat mudah terbakar; (3) Migrasi unsur tertentu; (4) Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan luar lingkungan tempat tinggal. Untuk SNI bagian 3, yang meliputi kandungan logam berat pada mainan, dengan batas maksimal yang ditentukan sebagai berikut :

Konklusi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengujian YLKI, hasil kandungan logam berat pada mainan anak ini masih dalam batas normal SNI, tetapi bahaya dari logam berat itu bukan berdasarkan besar kecilnya kandungan saja, tetapi dikarenakan ada atau tidaknya kandungan logam berbahaya dalam produk tersebut. Tentu saja, berapa pun nilai itu, akan memberikan dampak negatif pada kesehatan utamanya anak-anak yang masih rentan terkontaminasi.

Dari hasil uji laboratorium, analisa label dan pengamatan fisik, YLKI merekomendasikan kepada:

1. Pemerintah. Untuk membuat SNI wajib terhadap mainan anak, membuat regulasi yang mewajibkan semua mainan anak menyantumkan label berbahasa Indonesia yang meliputi cara penggunaan, usia, dan peringatan. Memberikan pembinaan dan peningkatan sumber daya manuasia (SDM) pada produsen mainan anak sehingga dapat bersaing dengan mainan produk impor. Serta pemerintah wajib melakukan pengawasan untuk semua produk yang beredar di Indonesia, dan law enforcement.
2. Produsen/Importir. Mendorong kepada produsen/importir untuk memproduksi/mengimpor mainan anak sesuai standar keamanan. Produsen/Importir wajib menyediakan informasi yang jelas, jujur dan lengkap terkait produk mainan, serta menyediakan layanan konsumen.
3. Konsumen. Agar lebih jeli dalam membeli mainan anak, jangan mudah terpancing dengan harga yang murah, memilih mainan sesuai dengan usia anak, tidak terpengaruh oleh iklan, membiasakan membaca label serta mengedukasi anak-anak untuk mencuci tangan setelah bermain.

***

Noor Jehan, Staf YLKI

(Dimuat di Majalah Warta Konsumen)

Ketika membicarakan layanan publik sebuah kota, yang tergambar adalah layanan transportasi publik, pedestrian, taman kota, tempat parkir, maupun fasilitas untuk pengguna khusus (penyandang cacat, manula, wanita hamil dan anak-anak). Ini tidak salah, tetapi tidak cukup. Satu hal yang sangat vital dibutuhkan namun acapkali terlupakan untuk dibicarakan adalah fasilitas toilet. Sementara fasilitas toilet ini mutlak dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan dasar manusia.

Salah satu siklus yang selalu dialami setiap orang, selain makan dan minum adalah buang air besar (defecate) atau buang air kecil (urinate). Untuk memfasilitasi hal ini, ada kebutuhan akan tempat defecate/urinate berupa toilet. Ketika ada di rumah, kebutuhan ini bukan menjadi masalah serius, karena setiap rumah pasti ada fasilitas toilet. Mulai dari yang sederhana sampai yang super mewah dengan harga jutaan, dibangun untuk menyalurkan kebutuhan ini.

Namun bagaimana jika keinginan defecate/urinate itu muncul ketika kita sedang di jalan, di taman, atau di ruang  terbuka? Kemana harus defecating/urinating? Permasalahan ini menjadi serius – bahkan bagi sebagian orang akan sangat serius – untuk segera menyalurkan “keinginan mendesak” tersebut. Tidak aneh apabila dibeberapa lokasi jembatan penyeberang di jalan protokol Jakarta (seperti jalan Thamrin depan Sarinah), tersebar aroma pesing menyengat.

Defecate/urinate sembarangan memang tindakan yang kurang berbudaya. Namun menyalahkan warga yang buat hajat sembarangan, juga tidak fair karena memang tidak tersedia fasilitas toilet umum di sepanjang jalan protokol di Jakarta. Toilet umum agaknya belum menjadi layanan publik yang harus disediakan di kota-kota besar Indonesia, termasuk Jakarta. Sepanjang jalan Thamrin, Sudirman, Rasuna said dan sebagainya, sulit ditemukan adanya toilet umum.

Bandingkan dengan sejumlah kota besar seperti di Hongkong atau Singapura. Walikota ke dua kota tersebut merasa bertanggung jawab untuk menyediakan toilet umum di sejumlah lokasi tempat berkumpul atau beraktivitasnya masyarakat di ruang terbuka. Mereka paham betul pentingnya toilet umum untuk memenuhi kebutuhan warga maupun turis asing defecating/urinating ketika berada di ruang terbuka.

Tidak hanya itu, kalau kita amati map (peta) ke dua kota tersebut – yang dengan mudah dapat ditemukan di bandara – dalam legenda peta, terdapat petunjuk lokasi dimana saja tersedia rest area dalam kota. Artinya bahwa di kedua kota tersebut, rest area sudah menjadi kebutuhan warga. Dengan begitu informasi lokasi ketersediaan toilet umum masuk dalam legenda sebuah peta kota.

Syarat Toilet Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporannya menyebutkan bahwa sebanyak 2,6 miliar orang di dunia ini tidak memiliki akses sanitasi yang layak, termasuk tidak terpenuhinya akses defecate/urinate pada tempatnya. Tidak tersedianya toilet umum di tempat terbuka, juga akan menambah daftar buruk akses sanitasi.

Ketersediaan publik toilet memang mutlak dibutuhkan.  Namun menyediakan begitu saja tanpa memperhatikan hal-hal penting juga akan berdampak buruk. Tidak saja akan sia-sia keberadaanya, justru merusak pemandangan, sumber penyakit dan bau.

Toilet umum tak hanya berarti tempat defecate/urinate saja, tetapi juga menyangkut beberapa aspek lain, yakni; aspek kemudahan pengguna, aspek kesehatan, aspek pemeliharaan, aspek lingkungan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sebuah toilet umum. Pertama, ketersediaan akses akan toilet umum. Selain ada toilet umum, hal yang juga tidak kalah penting adalah keberadaan toilet umum tersebut terinformasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk penunjuk arah dan penandaan. Letak toilet umum tidak harus persis di pinggir jalan protokol, ini justru akan mengganggu. Namun keberadaanya harus terinformasi dengan jelas. Penandaan atau penunjuk arah menjadi penting dalam hal ini.

Kedua, desain toilet umum. Berbeda dengan toilet pribadi di rumah, dimana pengguna toilet hanya orang tertentu, pengguna toilet umum adalah masyarakat yang selalu berganti-ganti. Direkomendasikan seminim mungkin ada sentuhan tangan. Misalnya keran air secara otmatis, desain pintu utama model letter L, U atau S. Menghindari banyak sentuhan, efektif untuk mencegah masuknya kuman penyakit.

Ketiga, pengelolaan toilet umum. Jamak ditemui toilet umum yang justru bau, jorok dan mempengaruhi psikologis pemakai. Untuk itu dibutuhkan perawatan dan pembersihan yang dilakukan secara berkala, dikerjakan oleh tenaga yang terlatih, serta menghindari penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam proses pembersihan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan efek kesehatan bagi manusia.

Keempat, charging (bebayar). Idealnya publik toilet tidak dikenakan biaya, karena ini bagian dari layanan publik sebuah kota. Kendati demikian, bila harus dikenakan biaya, prinsipnya adalah full cost recovery, yaitu sebagai pemulihan biaya pengadaan dan perawatan. Bukan malah dianggap sebagai revenue center, untuk mengeruk keuntungan dan sumber pendapatan.

Sudaryatmo, Ketua Pengurus Harian YLKI

(Dimuat di Majalah Warta Konsumen)

Gambar diambil dari sini

JAKARTA (Suara Karya): Ironis, berdasarkan penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terungkap, sebanyak 22 persen penghasilan keluarga miskin (gakin) digunakan hanya untuk membeli rokok.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, hasil penelitian yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu diketahui, 70 persen perokok di Jakarta berasal dari kalangan keluarga miskin (gakin).

Ironisnya lagi, 22 persen penghasilan mereka disisihkan untuk membeli rokok. Artinya, kata Tulus, kebutuhan akan rokok bagi gakin ini merupakan rata-rata kebutuhan nomor satu. Sedangkan kebutuhan akan beras berada di urutan kedua.

“Makanya ketika ada wacana agar mereka (gakin) tidak mendapatkan santunan kesehatan dari Pemprov DKI, secara ekstrim itu sangat rasional. Karena mereka bisa membeli rokok. Saya melihat ada fungsi yang keliru dalam mengalokasikan pendapatan dari keluarga miskin ini,” ujar Tulus Abadi di Balai Kota, Jakarta, Senin (14/5).

Karenanya, dikatakan Tulus, salah satu pencegahannya adalah dengan menjadikan rokok sebagai barang mewah, yakni dijual dengan harga tinggi, sehingga mereka yang berasal dari gakin kesulitan untuk membelinya.

Kemudian, rokok juga sebaiknya dilarang dijual secara eceran atau per batang. Tak hanya itu, penjualannya pun harus dibatasi. “Pemprov DKI semestinya bisa memboikot iklan rokok. Terutama dari media luar ruang, seperti spanduk, baliho, billboard dan sejenisnya,” kata Tulus.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo sendiri belum berkomentar soal permintaan agar Pemprov DKI memboikot iklan rokok.

Namun Fauzi mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Karenanya, kata Fauzi, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sehingga harus dicari jalan keluarnya.

“Saya prihatin, di tengah himpitan masalah sosial ekonomi, konsumsi rokok di kalangan keluarga miskin, justru mengalahkan konsumsi nutrisi bagi keluarga terutama anak-anak. Tentu diperlukan pendekatan khusus dan upaya sosialisasi yang lebih efektif untuk masalah ini,” kata Fauzi seperti dikutip Beritajakarta.com.

Adapun upaya yang telah dilakukannya terkait hal tersebut, diungkapkan Fauzi, pihaknya telah melaksanakan kebijakan tentang Pengendalian Pencemaran Udara melalui Perda No 2 Tahun 2005 dan Pergub No 75 Tahun 2005.

Selain itu, melalui penegakan Pergub No 75 Tahun 2005 yang kemudian diubah atau disempurnakan dengan Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di berbagai tempat, seperti di terminal, tempat ibadah, angkutan umum, sarana pendidikan, gedung-gedung perkantoran dan tempat-tempat perbelanjaan.

“Saya harus melindungi dan menjamin warga ibu kota, baik dari aspek kesehatan, keamanan, beribadah dan beraktivitas serta berbagai kegiatan lainya,” kata Fauzi.

Sementara itu, Direktur Koalisi Warga untuk Smoke Free Jakarta, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, kebijakan Fauzi Bowo soal larangan merokok ini agar ditiru pejabat lainnya. Sebab, sejak memimpin Jakarta, Fauzi telah berkomitmen untuk melindungi warganya dari asap rokok dan hak atas udara bersih. (Dwi Putro AA)

Bermain, merupakan salah satu bentuk aktivitas yang sangat disukai oleh anak-anak. Saling kejar, main petak umpet hingga main prosotan sungguh menyenangkan bagi dunia mereka. Bermain, selain mampu mengasah kreativitas anak, juga sebagai ajang pelatihan anak bersosialisasi dengan teman-teman sebaya.

Sayangnya, saat ini tempat-tempat terbuka, seperti taman sebagai ruang bermain dan bersosialisasi makin tergerus. Di kota-kota besar, banyak ruang bermain anak telah disulap menjadi pusat perbelanjaan maupun perkantoran. Seiring makin menipisnya arena bermain bagi anak, sementara kebutuhan ruang untuk bermain tidak mengalami penurunan, tak pelak menumbuhkan lahan bisnis tersendiri bagi pemangku usaha untuk menyediakan arena bermain. Konsep belanja dan rekreasi mulai diusung oleh banyak pusat perbelanjaan/mal. Ini menjadikan mal tidak hanya sebagai tempat belanja, sekaligus tempat bermain yang nyaman bagi anak.

Tersebutlah arena bermain anak di pusat perbelanjaan/mal, di lokasi-lokasi strategis yang menyediakan sarana bermain dari yang klasik sampai modern bagi anak. Play ground, perosotan, mandi bola, komidi putar, happy animal sampai fliying fox indoor dan race zone yang menggunakan teknologi komputer.

Perkembangan bisnis ini makin pesat dengan potensi keuntungan yang menggiurkan. Masyarakat mulai memandang arena bermain anak yang tersedia di pusat perbelanjaan/mal menjadi sarana rekreasi menghabiskan akhir pekan keluarga alternatif selain obyek wisata luar ruang.

Secara kasat mata, arena bermain anak di pusat perbelanjaan/mal dengan segala prasarananya terlihat tidak bermasalah. Namun, bila diamati dengan seksama, ada arena bermain anak yang mengabaikan faktor keselamatan dan tidak memenuhi standar sehingga dapat membahayakan anak-anak. Berangkat dari keresahan ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah melakukan observasi arena bermain anak di mal/pusat perbelanjaan di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta pada tanggal 19-20 November 2011. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana faktor keselamatan dan standar keamanan diberikan oleh pengelola tempat bermain untuk perlindungan konsumen anak.

Sasaran survei merupakan arena bermain anak yang berada di pusat perbelanjaan/mal diwilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sampel yang diambil untuk observasi adalah 10 tempat bermain di 10 pusat perbelanjaan/mal.

Tabel 01. Arena Bermain Anak di Pusat Belanja/Mal sebagai obyek Observasi

Mencoba Langsung

Observasi arena bermain anak dilakukan dengan cara menggunakan langsung sarana permainan. Observasi dilakukan oleh 5 (lima) orang observer dengan membawa anak untuk bermain diarena tersebut. Dalam setiap wilayah observasi, dipilih 2 mal/pusat perbelanjaan yang memiliki arena bermain anak.

Dalam indikator observasi dibutuhkan kejelasan informasi, faktor keamanan dan keselamatan serta kenyamanan. Indikator informasi mencakup pentingnya suatu informasi di arena bermain anak, baik bagi anak maupun orang tua/pendamping, agar permainan menyenangkan dan aman. Adakalanya informasi di arena bermain anak sangat kurang bahkan tidak ada. Mengenai indikator informasi di arena bermain anak ini meliputi, pembatasan mengenai usia anak, informasi cara penggunaan permainan dan peringatan selama bermain.

Faktor keamanan dan keselamatan. Selain informasi, di arena bermain anak harus juga dilengkapi keamanan dan keselamatan, misalnya harus ada sabuk pengaman, pagar pembatas, penataan kabel dan pengawas.  Permainan yang memutar dan bergerak wajib dilengkapi sabuk pengaman untuk keselamatan dan dibatasi oleh pagar pembatas serta perlu adanya pengawas selain pendamping (orangtua/pengasuh) untuk anak-anak yang sedang bermain.

Faktor Kenyamanan. Arena bermain anak ini perlu dibuat dengan nyaman agar rekreasi menyenangkan bagi pengunjung khususnya anak-anak misalnya kebersihan dan luasnya arena bermain.

Informatif

Ketiga hal tersebut diatas yang menjadi fokus utama dalam observasi oleh YLKI. Ketiga faktor ini cukup penting dan cukup mewakili kelayakan arena bermain dengan segmen pasar anak-anak yang masih membutuhkan pengawasan orang tua.

Data dari hasil observasi ditemukan sistem pembayaran yang dilakukan pada arena bermain anak untuk dapat menggunakan sarana bermain tersebut adalah dengan menggunakan kartu, dengan koin dan pembayaran dengan sistem paket bermain. Koin dan kartu dapat ditukar/beli di lokasi arena bermain.

Terdapat 5 (lima) mal yang menggunakan kartu untuk mengoperasikan permainan, yaitu Mal Artha Gading, MOI, Citraland/Mal Ciputra, Central Park, Mal Pondok Indah. Hanya ada 1 (satu) mal yang menggunakan koin dan tiket yaitu Plaza Atrium dan 1 (satu) mal yang menggunakan kartu dan koin yaitu Pasaraya Manggarai. Satu mal  menggunakan hanya tiket (biaya/permainan) yaitu Cibubur Junction dan 1 (satu) mal hanya menggunakan koin yaitu Tamini Square. Sedangkan arena bermain di Senayan City hanya berbiaya perpaket.

Hasil observasi juga menemukan di sebagian besar arena bermain anak memiliki informasi tentang pembatasan usia anak untuk bermain, misalnya “Tidak untuk anak dibawah 10 tahun” kecuali Plaza Atrium dan Pasar Raya Manggarai yang tidak diketemukan pembatasan usia anak di sarana permainannya. Sedangkan 8 (delapan) arena bermain di mal lainnya mencantumkan keterangan terhadap pembatasan usia permainan anak.

Informasi tentang tata cara penggunaan permainan, juga diketemukan disebagian besar arena bermain. Tujuh mal mencantumkan informasi cara penggunaan permainan dengan cukup jelas. Informasi tersedia dalam bentuk tulisan yang melekat dengan wahana permainan. Walaupun tidak semua permainan ada informasi penggunaan permainan, tergantung dari tingkat bahaya dari permainan tersebut. Sedangkan informasi penggunaan permainan sebagian besar disampaikan langsung oleh petugas. Namun informasi penggunaan ini tidak ada di Plaza Atrium, Cibubur Junction, dan Pasaraya Manggarai.

Kecuali di Cibubur Junction, hampir seluruh arena bermain anak obyek observasi memiliki peringatan selama penggunaan permainan. Peringatan tersebut berupa; keharusan memakai kaos kaki, larangan membawa makanan dan minuman dari luar, perlunya pendamping bagi anak dibawah 10 tahun, serta informasi larangan bermain flying fox bagi anak dibawah 10 tahun.

Observasi juga menemukan bahwa sebagian besar arena bermain anak ada informasi mengenai pendamping anak dalam permainan, kecuali di Pasar Raya Manggarai dan Tamini Square. Peringatan tersebut berupa: keharusan ada pendamping untuk anak dibawah 10 tahun, anak dibawah tinggi 90 cm harus didampingi, Anak boleh didampingi menggunakan sarana permainan dengan ketentuan berat badan keseluruhan (anak dan pendamping) maksimal 70kg.

Tabel 02. Ketersediaan Informasi

Butuh Perawatan Ekstra

Mandi bola, mungkin menjadi sarana permainan yang paling digemari oleh anak balita. Dengan ratusan bahkan ribuan bola-bola kecil, anak seolah dibawa terbang dengan fantasi mereka masing-masing. Celakanya, sedikit pengelola arena bermain anak yang mempedulikan perawatan ”istana” bola anak, sehingga banyak bola yang terkesan kotor, tak terawat dan kempes. Hanya 4 (empat) mal yang arena mandi bolanya terawat dan bersih. Keempat mal tersebut adalah di Pondok Indah Mal, Mal of Indonesia, Senayan City, Cibubur Junction. Satu mal tidak memiliki arena bermain mandi bola, yakni Tamini Square.

Mayoritas arena bermain mandi bola mengharuskan anak menggunakan kaos kaki ketika bermain serta larangan membawa makanan maupun minuman. Kendati demikian mayoritas juga tidak memberikan informasi berapa jumlah maksimal anak (kapasitas) yang dapat bermain di arena mandi bola secara bersamaan.

Secara keseluruhan, keadaan fisik sarana permainan terlihat masih cukup bagus (6 mal), sementara 4 sisanya, fisik permainan terkesan muram, tak terawat, yaitu di Mal Artha Gading, Plaza Atrium, Mal Ciputra, Pasaraya Manggarai. Fisik permainan dalam observasi meliputi cat permainan terkelupas, karpet terkelupas, bangku sudah mulai kusam, besi sudah berkarat, tiang setiap permainan hanya dilapisi sebagian.

Empat mal memiliki luas arena bermain yang cukup, sehingga anak memiliki keleluasaan dalam bermain, yaitu Mal of Indonesia, Central Park Mal, Ciputra Mal dan Senayan City. Sementara 6 (enam) lainnya menunjukkan arena bermain anak yang tidak terlalu luas, bahkan ada yang terpisah dari gedung utama mal.

Faktor Keselamatan

Tak bisa dipungkiri jika dalam arena bermain anak sangat membutuhkan aliran listrik, baik digunakan sebagai sarana penerangan maupun sebagai tenaga penggerak permainan. Dalam hal ini, penataan kabel menjadi sangat penting. Selain menjauhkan dari ancaman anak tersengat listrik, penataan kabel yang tidak sempurna juga menjadi tidak sedap dipandang.

Sebagian besar kabel dalam permainan anak memang tidak terlihat karena ditutup lakban, kecuali di MOI yang meletakkan kabel dibawah panggung sehingga aman dan tidak mengganggu. Sementara tiga lainnya, kabel ditata dengan rapi, tidak berserakan, tertutup dan aman dari jangkauan anak.  Enam arena lainnya, kabel listrik hanya dimasukkan  dalam paralon dan ditutup dengan lakban hitam, namun penataan kurang rapi. Ini berpotensi membuat anak  tersandung dan jatuh.

Sedangkan untuk sarana bermain yang bergerak, seperti mobil balap, hampir keseluruhan obyek observasi (8 tempat) telah dilengkapi dengan sabuk pengaman, yaitu Mal of Indonesia, Mal Artha Gading, Central Park Mal, Ciputra Mal, Tamini Square, Pasaraya Manggarai, Plasa Atrium Senen, dan Senayan City. Hanya 2 (dua) mal yang arena bermanin anak bergeraknya tidak melengkapi dengan sabuk pengaman. Dan keseluruhan arena bermain di sepuluh mal tersebut terdapat pengawasan dari petugas.

Penanganan awal ketika terjadi kecelakaan di arena bermain, keseluruhan arena bermain telah melengkapi diri dengan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dengan cukup lengkap. Bahkan di Mal of Indonesia tersedia klinik dalam gedung yang berguna untuk memberikan pertolongan awal bila terjadi kecelakaan di dalam mal tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Arena bermain telah menjadi tempat favorit bagi anak untuk melepaskan kegembiraan. Sementara anak belum mampu menentukan pilihannya sendiri, maka peran orang tua sangatlah dominan. Namun demikian, ketersediaan arena bermain anak yang ada di mal, acapkali juga tidak memberikan pilihan bagi orang tua kecuali menuruti permintaan anak untuk bermain. Dalam hal ini, tentu saja tanggung jawab pengelola arena bermain anak sangat diharapkan. Memberikan informasi yang cukup tentang tatacara penggunaan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, batasan umur pemakaian dan informasi lain yang terkait.

Faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi bagian yang sangat penting. Menempatkan petugas yang kooperatif, pengawasan cukup dan sarana permainan yang mendukung keamanan dan kenyamanan, seperti sabuk pengaman, jarak antara satu permainan dengan permainan yang lain serta pagar pembatas, perlu mendapat perhatian. Perawatan dan kebersihan harus dilakukan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus maupun menghindari kecelakaan.

Sementara itu, dalam menanggapi hasil observasi yang dilakukan oleh YLKI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menegaskan tentang pengawasan di daerah wisata terutama di arena bermain anak. Bahwa pengawasan Dinas Pariwisata ini memperhatikan hal-hal teknis. Apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha yang mengelola arena bermain anak maka Dinas Pariwisata melalui pemeriksa PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) memiliki hak untuk melakukan penindakan yang akan dilakukan tim  pengawas pariwisata maupun suku-suku dinas terkait dengan temuan-temuan yang melanggar aturan hukum. Biasanya sifat pengawasan tersebut bersifat reguler dan khusus, seperti menjelang pergantian tahun baru, atau di bulan Ramadhan.

Beberapa contoh pengawasan reguler (umum) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yaitu terkait dengan penegakan hukum. Sedangkan pengawasan yang bersifat khusus biasanya dilakukan secara teknis misalnya secara fisik melihat apakah tempat-tempat tersebut sesuai izinnya dan apakah ada sertifikat, adanya jaminan keselamatan.

Di DKI Jakarta terdapat 5000 industri pariwisata yang perlu diawasi, salah satunya arena bermain. Pemerintah dalam hal ini Disparbud tidak bisa sendiri melakukan pengawasan sehingga dibutuhkan kemitraan dengan Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) agar dapat dilakukan pengawasan terhadap internal anggotanya. Lebih penting dalam perlindungan anak di arena bermain yaitu turut serta pengawasan dan tanggung jawab dari orang tua, misalnya dengan pemilihan arena bermain anak yang mengutamakan keamanan dan keselamatan.

***

Yani Aryanti Putri, Staf YLKI

(Dimuat di majalah Warta Konsumen)

Bergulirnya Transjakarta busway koridor XI jurusan Kampung Melayu – Pulo Gebang (28/12/11), semakin mengukuhkan Jakarta sebagai pemilik Bus Rapid Transit (BRT) dengan jalur terpanjang di dunia. Dibanding Negara-negara lain, bahkan Bogota sebagai nonek moyangnya BRT sekalipun, panjang lintasan yang mencapai 135,11 km jelas tiada tanding.

Benar, jika yang dibicarakan tentang panjang lintasan, Jakarta boleh besar kepala. Tetapi untuk urusan kepuasan konsumen, jauh panggang dari api. Alih-alih mendapatkan kenyamanan, justru hak-hak konsumen sebagai pengguna Transjakarta acapkali termarginalkan. Mau bukti? Dari hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (2010) yang melibatkan 3000 responden, mayoritas memiliki pengalaman buruk dengan lamanya waktu tunggu (41.50%) dan over kapasitas (26.19%). Belum lagi munculnya kasus-kasus yang menciderai potret pelayanan Transjakarta.

Lantas faktor apa sebenarnya yang memengaruhi kinerja layanan transportasi kebanggaan warga Jakarta ini, yang juga digadang-gadang mampu mengurai kemacetan? Berikut penjelasannya;

Pertama, tidak adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak mula pertama dioperasikan pada 15 Januari 2004, tak secuilpun SPM yang menyertai kehadiran Transjakarta hingga saat ini. Padahal, seperti diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai sebuah layanan publik, Transjakarta wajib memiliki standar pelayanan yang jelas, terukur, diamanatkan serta dapat diakses konsumennya. Bahkan dalam UU tersebut juga mewajibkan penyelenggara pelayanan publik melakukan riset indeks kepuasan pelayanan pada konsumen secara berkala. Tanpa mengantongi SPM, teramat gamblang sebagai bentuk pelanggaran Transjakarta terhadap UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, minimnya keberpihakan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai sarana transportasi publik, kehadiran Transjakarta masih dianggap sebagai ”anak tiri”. Keberpihakan Pemprov DKI Jakarta lebih dominan terhadap kendaraan pribadi ketimbang mendukung perbaikan sarana dan prasarana transportasi publik pada umumnya dan Transjakarta khusunya. Tetesan subsidi yang dialokasikan untuk Transjakarta yang berkisar Rp 348 miliar, tak sekuku hitamnya jika disandingkan dengan gelontoran dana untuk pembangunan jalan layang non tol, seperti jalan Antasari.

Nihilnya regulasi yang mengendalikan pertumbuhan kendaraan juga berkontribusi menjadikan jalanan Jakarta lebih dikuasai oleh motor dan mobil pribadi (68%) ketimbang angkutan umum (25%) atau bahkan Transjakarta (2%). Artinya, Pemprov DKI lebih gemar memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi dibanding angkutan massal.

Ketiga, bentuk kelembagaan. Saat ini Transjakarta dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). Benar, bahwa lembaga ini efektif dan dapat bertindak cepat untuk mengurus layanan umum semacam rumah sakit, tetapi tidak untuk layanan transportasi publik. Bentuk kelembagaan yang ada saat ini (BLU) sudah terlalu sempit untuk mengelola Transjakarta yang dinamis.

Ditambah lagi, kelembagaan ini hanya dipegang oleh pejabat yang berada pada sistem eselon. Akibatnya manajemen BLU Transjakarta tidak memiliki otonomi dalam mengambil keputusan, kebijakan dan melakukan perbaikan pelayanan pada konsumen. Bahkan untuk mengambil tindakan short them improvement (perbaikan jangka pendek) pun, tidak ada fleksibilitas finansial yang bisa dilakukan BLU, kecuali anggaran yang telah disepakati melalui kebon sirih (baca: DPRD).

Keempat, tak ada dukungan Pemerintah Pusat. Tak seorang pejabatpun dari tataran Pemerintah Pusat yang memberikan jaminan kelancaran pasokan bahan bakar gas kepada Transjakarta. Ini menjadi tengara bahwa Pemerintah Pusat kurang care terhadap moda ini. Idealnya, Pemerintah Pusat turut bertanggung jawab terhadap sistem transportasi publik dengan menyediakan bahan bakar yang murah dan mudah. Apalagi Jakarta merupakan Ibukota, yang menjadi cerminan transportasi sebuah negara. Bukan malah membiarkan Transjakarta kesulitan pasokan gas, sementara negara lain seperti China justru nikmat menyedot gas dari Indonesia. Konon, tidak segera digulirkannya SPM oleh Gubernur juga karena tidak ada jaminan dari Pemerintah Pusat akan pasokan gas secara kontinyu.

Kesimpulan

Secara faktual, harus diakui bahwa Transjakarta telah menjadi ciri khas angkutan umum ibu kota. Dengan jumlah penumpang menurut catatan ITDP mencapai 114,153,779 orang sepanjang tahun 2011 ini, jelas bukan model transportasi ecek-ecek. Dengan demikian kehadiran pemerintah baik pusat maupun provinsi, sangat diharapkan dalam menggenjot performa pelayanan Transjakarta. Kehadiran pemerintah berupa, pertama dimaklumatkannya SPM guna menjamin standar layanan yang jelas dan terarah. Tercakup didalamnya adalah jaminan terbebasnya jalur busway dari jenis kendaraan pribadi. Adanya suppres demand (potensi masyarakat menggunakan Transjakarta) yang tinggi menjadi cukup alasan untuk segera merealisasikan SPM.

Kedua, kehadiran dalam bentuk pembuatan regulasi. Perlu ada jaminan dari Pemerintah Pusat terhadap pasokan gas yang tertuang dalam bentuk kebijakan guna kelancaran operasi Transjakarta. Termasuk keberanian Pemerintah menggulirkan regulasi pembatasan kendaraan pribadi, dan pencabutan subsidi bahan-bakar minyak bagi golongan mampu. Tentu saja penolakan paling keras akan muncul dari industri otomotif, tetapi justru disinilah peran pemerintah dibutuhkan dalam melindungi kepentingan yang lebih besar.

Ketiga, Penting juga untuk mengkaji ulang bentuk kelembagaan yang ada. Beroperasinya Transjakarta jelas membutuhkan penanganan lintas sektoral yang masing-masing memiliki kewenangan. Dalam hal ini dibutuhkan bentuk kelembagaan yang mampu menyatukan berbagai kepentingan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selama ini kebijakan operasional Transjakarta perlu diputuskan oleh seorang Kepala Dinas, bahkan juga oleh Gubernur. Kedepannya dengan penyempurnaan kelembagaan, diharapkan kebijakan akan muncul dari satu pintu.

Jika merujuk pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas pasal 139 ayat (4) penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya. Pilihan kelembagaan sesuai dengan amanat dalam UU Lalulintas untuk mengelola Transjakarta, harus bermuara pada profesionalisme dan orientasi peningkatan pelayanan konsumen.

***

Agus Sujatno, Staf YLKI

(Dimuat di Majalah Warta Konsumen)

Biasanya layanan konsumen terhadap barang atau jasa, disediakan melalui jalur khusus oleh pihak perusahaan. Konsumen yang ingin komplain tentang barang atau jasa misalnya, bisa menghubungi nomor layanan konsumen yang disediakan perusahaan. Tetapi, dengan adanya media sosial, komplain bisa  tercurah di media ini dan bisa dilakukan kapan saja. Celakanya, kendati tak sedikit perusahaan yang memiliki akun di media sosial, tetapi tidak ada administrator yang mengendalikan. Alih-alih terselesaikan, komplain konsumen malah bisa meluas karena dialog di media sosial. Diskusi di dinding facebook atau lewat linimasa twitter contohnya, bisa terpantau publik, sehingga dapat berpengaruh terhadap citra perusahaan.

Munculnya teknologi web 2.0 telah melahirkan revolusi di bidang internet. Semula informasi dari website berjalan searah, tapi sekarang semua orang bisa menjadi kreator konten di internet dengan berkembangnya layanan seperti blog dan situs jejaring sosial.  Majalah Information Week (09/2007) menjelaskan “Web 2.0 is all the Web sites out there that get their value from the actions of users”. Jadi inti dari sebuah web 2.0 adalah keterlibatan user dan kecanggihan web tersebut dalam kolaborasi, interaksi dan melayani user.

Implikasi dari Web 2.0 adalah lahirnya social media (media sosial) yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perkembangan teknologi internet. Beragam aplikasi internet berbasiskan media sosial kian marak dan mampu menyihir para pengguna internet di seluruh dunia. Dengan media sosial, setiap individu dapat saling berbagi cerita dan informasi dengan menggabungkan teknologi berupa tulisan, gambar, video maupun audio.

Jika dulu suatu produk informasi hanya bisa dipublikasikan oleh produsen saja, maka kini setiap individu bisa mempublikasikan informasinya sendiri atau dikenal dengan istilah User Generated Content (UCG). Setiap individu juga bisa langsung memberikan tanggapan atau komentar atas informasi yang diperoleh dari media sosial. Hal ini membuat interaksi sosial antara satu individu dengan individu lain menjadi lebih cepat dan juga lebih murah.

Tak Sekedar Konsumen

Media sosial sejatinya sebuah bentuk budaya yang dinamakan dengan budaya partisipasi. Tanpa adanya partisipasi dari pengguna, sebuah situs jejaring sosial belum pantas disebut sebagai media sosial walaupun situs tersebut dilengkapi fasilitas user generated content/consumer generated media. Mengapa demikian? Karena media sosial sangat menekankan pada aspek conversation, yang akan menentukan tinggi rendahnya budaya partisipasi yang terbentuk dalam media sosial tersebut. Blog, Social Networking, Social Blog, Forum, Micro-Blogging, apapun bentuknya apabila tidak memiliki budaya partisipasi yang memadai maka, media sosial tersebut akan menemui kegagalan.

Menurut  data Markplus Insight, penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 55 juta orang dan 87 persen digunakan untuk chatting, facebook, twitter, dan game.

Fenomena media sosil secara fundamental mengubah paradigma perusahaan berkomunikasi. Maraknya facebook, twitter, plurk, blog, wiki, youtube dan lainnya memaksa perusahaan meningkatkan cara komunikasi yang semula satu arah dan dua arah menjadi segala arah. Di tengah maraknya fenomena itu, praktisi public relation (purel) masa kini harus menghadapi publisher baru. Mereka adalah para blogger, para facebookers, para plukers serta pemilik akun di Web 2.0 lainnya. Mereka adalah para konsumen. Internet memang telah mengubah posisi konsumen di mata perusahaan.

Di era Internet Web 2.0, konsumen melemparkan kekecewaan dengan menulis blog atau mem-posting-nya di berbagai milis serta social networking. Internet membuka banyak kanal untuk memprotes produsen. Di era ini, konsumen bebas menyampaikan pendapat dan melakukan percakapan secara horisontal satu sama lain di dunia maya, yang dikenal dengan era Web 2.0.

Namun sayangnya, profesional purel masih lamban mengadaptasi perubahan konsumen di era digital ini, terutama yang didorong maraknya Web 2.0, para praktisi purel di Indonesia masih berkutat pada sebuah strategi purel yang menempatkan middle man, yakni para jurnalis, sebagai penyampai pesan. Padahal, dengan memanfaatkan web 2.0 untuk mencapai lebih jauh, lebih efektif dan tentunya juga lebih efesien dari segi biaya. Jadi, public relation bukan lagi sekadar mengelola jurnalis, tetapi juga mengelola konsumen yang mampu menjadi publisher di dunia maya. Posisi konsumen kini sudah naik pangkat. Mereka tidak lagi sekadar konsumen, tapi juga publisher dan influencer.

Strategi Baru

Untuk mengadaptasi perubahan konsumen di era media sosial. Sudah seharusnya bagi praktisi purel lebih kreatif untuk mengantisipasi dan menanggulangi dampak yang merugikan perusahaan. Lalu apa yang sebaiknya harus dilakukan seorang purel?

Jika sebelumnya para humas lebih banyak bersentuhan dengan media (melalui strategi media relations), dengan pemerintah (melalui goverment relations) dan sedikit bersentuhan dengan konsumen melalui marketing purel maka kini mereka harus bersentuhan langsung dengan publik dan konsumen di dunia maya.

Konsumen yang bergabung di media sosial tidak butuh bahasa yang manis dan formal ala siaran pers. Yang mereka butuhkan adalah juru bicara perusahaan yang mengerti kebutuhan mereka dan sekaligus merespon keluhan mereka secepat mungkin. Konsumen juga butuh seorang praktisi purel yang bisa berinteraksi langsung dengan mereka dan melakukan percakapan. Tentu saja, ini bukan pekerjaan mudah. Apalagi praktisi purel wajib “berbicara” sesuai brand personality yang diwakilinya.

Jadi, purel bukan lagi sekadar mengelola jurnalis, tetapi juga mengelola konsumen yang mampu menjadi publisher di dunia maya. Praktisi purel pada akhirnya harus update dengan teknologi terbaru. Mereka harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Bila sekarang sedang tren twitter, maka mereka harus terjun ke dalamnya untuk lebih mengerti bagaimana sebenarnya twitter itu. Apa yang bisa dilakukan, aplikasi apa saja yang ada di twitter yang bisa mendukung pekerjaan mereka.

Selain itu, praktisi purel juga wajib adaptatif terhadap perkembangan media sosial seperti facebook, twitter dan media sosial lainnya. Mereka harus memahami apa beda profile page, fans page, groups, dan causes di facebook, termasuk memantau perkembangannya yang sangat pesat. Fans page facebook misalnya, terus menerus mengalami perubahan dan perbaikan yang bermanfaat untuk komunikasi mereka. Pada saat yang sama praktisi purel juga perlu memahami aplikasi facebook yang juga berkembang sangat cepat. Dengan memahami teknologi ini, praktisi purel diharapkan memahami implikasi aplikasi baru tersebut terhadap perusahaan dan merek yang ditangani.

Selain itu, pemahaman user behavior lokal mutlak diperlukan untuk membangun strategi public relation di dunia maya dengan target konsumen Indonesia. Dengan demikian, secara praktis hal tersebut membuat kerja praktisi purel masa kini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Purel masa kini bukan hanya harus cerdas berhubungan dengan influencer, termasuk media, tetapi juga dituntut untuk fasih berhubungan langsung dengan konsumen. Dan kita semua paham, karakter konsumen maya sudah pasti tidak sama dengan karakter jurnalis, media atau industri media, atau karakter medium dan influencer lain.

***

Istiana Sari Sudardjat, Staf YLKI

(Dimuat di majalah Warta Konsumen)

Gambar diambil dari sini

TEMPO Interactive, Jakarta:The Indonesian Consumer Foundation (YLKI) says the police should not have closed a case regarding a car accident that claimed the life of Olivia Dewi this March.

The YLKI believes the case should be further investigated to determine who is responsible for the incident.

�[The case] should not be closed in such a rush,� said Sudaryatmo from the YLKI during a discussion on auto industries and consumer protection in Jakarta on Sunday. The police, according to Sudaryatmo, should further investigate whether the auto industry was responsible for the incident as the Nissan Juke caught on fire in the accident. �For instance, the positioning of the car battery could serve as an indication,� said Sudaryatmo.

Applying legal proceedings would shed light on the case, argues the YLKI. For Nissan, the incident will have a certain impact. If the court ruling finds the company not guilty, then Nissan�s image as automotive manufacturer will be improved. On the other hand, any error that led to the accident is likely to harm the reputation of the company. ***I WAYAN AGUS PURNOMO

Sumber : Tempointeraktif.com

Gambar diambil dari sini

Bisakah Anda bayangkan jika area seluas puluhan hektar yang biasanya jadi tempat timbunan sampah selama 500 tahun, tiba-tiba disulap menjadi sebuah taman yang begitu hijau dan indah? Ini benar-benar terjadi di Kairo. Tempat pembuangan sampah yang telah bertahun-tahun berubah menjadi paru paru kota.

Adalah taman Al Azhar di Kairo, yang ternyata dulunya adalah tempat sampah. Sebelum tahun 2000, area taman Al Azhar tak ubahnya TPA Bantar Gebang di Indonesia. Tumpukan sampah yang menggunung, lalat berterbangan, kucing rebutan makan menjadi ciri khas sebuah TPA. Barangkali yang membedakan, tidak ada pemulung yang beroperasi di TPA yang sekarang menjadi taman Al Azhar ini.

Tempat Sampah 500 Tahun

Berdasarkan informasi mengenai sejarah taman Al Azhar, Kairo, yang tertempel di dinding Galerry Art dalam bentuk gambar beserta keterangannya, lengkap dengan proses pengerukan sampah, Kota Kairo merupakan kota tua yang dibangun sekitar tahun 900-an Masehi oleh Dinasti Fatimiah di Mesir. Sebelum benar-benar menjadi sebuah kota, wilayah ini hanya merupakan tempat penempatan tentara ketika Arab baru saja menaklukkan negeri ini pada tahun 642 M. Mereka menjuluki wilayah tersebut dengan nama Fustat, dan sekarang menjadi wilayah old cairo atau Kairo tua.

Setelah dinasti demi dinasti berganti, wilayah Fustat (saat ini berada sekitar universitas Al Azhar) ini menjadi tempat sampah. Kurang lebih sekitar tahun 1500-an, orang sudah mulai menumpuk sampahnya disini. Alhasil, wilayah ini menjadi wilayah slum atau daerah kumuhnya Kairo.

Baru pada tahun 2000, area tempat sampah tersebut menarik minat seorang dermawan. Adalah Aga Khan IV, yang memngucurkan bantuan untuk memulai proyek pembuatan taman Al Azhar. Tak kurang dari 30 hektar tanah dengan timbunan sampah, dikeruk dan diproyeksikan menjadi taman nan asri. Tak tanggung-tanggung biaya yang harus dikeluarkan oleh sang dermawan. Sekitar Rp 270 milyar dirogoh dari kocek Aga Khan IV sendiri. Pemerintah Mesir tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk pembangunan taman tersebut.

Bukan hanya pembangunan taman di bekas tempat sampah, proyek Aga Khan IV juga  merestorasi peninggalan Islam lainnya, seperti benteng, mesjid, dan lain lain.

Ketika mulai membangun taman, sampah yang terakumulasi selama 500 tahun di olah dengan macam macam cara. Sampah diangkut dengan truk hingga mencapai 80.000 truk. Sebagian besar sampah dimanfaatkan untuk membuat kontur perbukitan tertinggi,  untuk memudahkan orang melihat pemandangan nan elok, baik ke arah kota Kairo maupun ke arah benteng Salahudin lengkap dengan mesjid ala Turki yang menakjubkan.

Memang, sampah di negeri gurun berbeda dengan sampah negeri tropis, seperti Indonesia. Di negera-negara gurun, sampah dengan cepat mengering karena kondisi udara yang tidak lembab serta minimnya curah hujan. Artinya, sampah gurun tidak sebau sampah di negara tropis serta tidak ada leachet, yaitu air sampah yang mengalir karena hujan dan bisa mencemari air tanah.

Sementara sampah negeri tropis, tak terkecuali Indonesia, karena kondisi udara lembab dan sering hujan, sampah menjadi bau, serta menjadi sumber penyakit, karena lahan subur bagi pertumbuhan jamur dan bakteri.

Di dalam bekas tempat pembuang sampah seluas 30 hektar di Kairo ini, juga ditemukan 3 mata air yang besar dan masih murni. Diameter mata air mencapai 80 meter! Hebatnya, sumber mata air ini tidak tercemar atau terkontaminasi oleh tumpukan sampah yang bejibun selama ratusan tahun. Jadi, proyek pembuatan taman turut merestorasi, dan melindungi sumber mata air  yang sangat berharga bagi negeri gurun seperti Mesir ini.

TPA Bantar Gebang

Sebenarnya tak hanya di Kairo, Mesir, yang menyulap tempat sampah menjadi taman. Hal serupa pernah dilakukan Yogyakarta. Sebuah area bekas lokasi tempat sampah berhasil dibangun menjadi taman kota yang indah, kendati area yang diolah tidak terlalu luas. Begitu juga di Bantul,  tempat sampah pasar tradisional diolah menjadi pupuk kompos. Ini juga sangat bermanfaat bagi para petani di area sekitar tempat sampah tersebut.

Sementara untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang luasnya berhektar-hektar, di Indonesia masih menimbulkan banyak problema. Seperti TPA Bantar Gebang yang seluas 10 hekar, seolah sudah sulit berbenah. Bayangkan, berapa keluarga yang bergantung hidupnya sebagai pemulung disini. Sementara untuk perluasan, penduduk sekitarnya protes keras. Jadi bagai buah simalakama.

TPA Bantar Gebang sudah mengakumulasi sampah sebanyak 6000 ton. Beberapa alternatif bisa dibuat bagi TPA Bantar Gebang ini. Misalnya, bisa saja jadi taman, karena proses dekomposisi bahan organik berubah menjadi pupuk kompos, sehingga lahan jadi subur. Tetapi bisa juga dibuat industrialisasi TPA, seperti kontrak yang diteken Pemda DKI dengan pihak investor, sebesar Rp 700 M, untuk membuat pupuk organik, sumber energi, dan lan lainnya (sumber: Kompas.com).

Yang jelas, pembenahan TPA Bantar Gebang harus segera dilakukan, agar masyarakat sekitar tidak terkena getahnya, baik bau yang menyengat maupun kontaminasi udara dan air tanah oleh polusi sampah. Jika di Kairo bisa, Bantar Gebang pasti juga bisa!

Surat dari Kairo, 2012

ILyani Sudardjat

Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan banyaknya pengaduan masyarakat terkait produk-produk otomotif tidak memperoleh sambutan baik dari pihak perusahaan.

“Tanggapan-tanggapan tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi produsen otomotif. Karena selama ini, banyak produsen yang bersikukuh bahwa produk-produk mereka sudah layak pakai,” kata Public Interest Lawyer YLKI Sudaryatmo dalam diskusi media yang diadakan oleh Lembaga Kajian Opini Publik (LKOP) di Jakarta, Ahad (6/5).

Sudaryatmo juga menyesalkan langkah perusahaan yang masih belum bersikap tanggap dan terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan data YLKI pada 2011, Sudaryatmo menuturkan, YLKI menerima sebanyak 525 pengaduan konsumen. Untuk pengaduan terkait masalah otomotif menempati peringkat tujuh dari sepuluh pengaduan konsumen terhadap komoditas yang digunakan.

“Saat ini, sudah banyak konsumen yang berani menyampaikan keluhan terhadap sejumlah produk otomotif, seperti Nissan. Ini adalah kemajuan, dan konsumen berhak mendapatkan hasil yang maksimal,” kata Sudaryatmo.

Sudaryatmo mencontohkan pengaduan masyarakat atas tragedi kecelakaan Nissan Juke yang memakan korban jiwa. Juga iklan menyesatkan terkait konsumsi bahan bakar, seharusnya dijadikan sebagai masukan penting bagi perodusen otomotif.

“Contoh lainnya adalah handle pintu mobil BMW yang tidak bisa dibuka dari luar, kalau ada penumpang di dalamnya. Sehingga sampai ada kejadian di Ancol, seseorang harus memecahkan kaca mobil BMW karena tidak tahu bahwa di dalamnya ada orang,” kata Sudaryatmo.

Menurut Sudaryatmo, kesalahan lain produsen otomotif juga dapat dilihat dari kurangnya informasi yang disampaikan kepada konsumen mengenai produk yang dijual. “Padahal produk otomotif merupakan produk massal yang banyak menyentuh masyarakat,” kata Sudaryatmo.

Sudaryatmo menyayangkan pihak perusahaan yang tidak bersikap well-informed terhadap konsumen, sehingga tidak menjelaskan semua hal terkait produk yang dijualnya, dan pada akhirnya konsumen dirugikan.(Ant/BEY)

Sumber : Metronews.com

Gambar diambil dari sini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat diimbau berhemat energi, namun sejumlah kantor pemerintahan justru jor-joran menggunakan listrik.

Tindakan boros listrik tersebut membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) geram. “Seharusnya memberi contoh. Jangan masyarakat disuruh berhemat, sementara para pejabat boros pakai listrik,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Senin (7/5/2012).

Tulus mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegas terhadap kementerian atau lembaga yang masih melakukan pemborosan listrik. Salah satunya, menjatuhkan sanksi berupa pemangkasan anggaran kementerian/lembaga tersebut.

Pemangkasan anggaran bertujuan agar pejabat yang bertanggungjawab mengenai penghematan, dapat lebih maksimal menekan angka pemborosan energi di kementerian/lembaganya masing-masing.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan, polisi (inspektur) akan mengawasi gedung-gedung atau kantor pemerintahan terkait penghematan energi, termasuk pemakaian listrik.

Tim inspektur yang diketuai Sekjen Kementerian ESDM, akan berkordinasi dengan semua sekjen kementerian/lembaga.

Nantinya, bila masih ditemukan listrik di gedung pemerintahan menyala di saat tidak ada aktivitas, maka para pejabat yang berwenang dalam hal penghematan akan dapat teguran.

Jika masih terulang, maka kementerian ‘boros’ listrik akan mendapat sanksi tegas. “Kalau sudah ditegur tapi kWh pemakaian atau tagihan listrik tetap membengkak, saya tidak segan-segan mengusulkan sekjen kementerian tersebut dicopot dari jabatannya,” tegas Jero saat memberi keterangan kepada pers, Jumat pekan lalu.

Berdasarkan data PLN yang diperoleh Tribun, masih ada beberapa kementerian yang penggunaan listriknya tinggi, selama periode Januari-April 2012. Berikut rinciannya:

- Gedung Kementerian Keuangan Jalan Lapangan Banteng: Pemakaian listrik Februari 553.260 kWh, menjadi 575.580 kWh (Maret) dan 574.860 kWh (April).

- Gedung Kementerian Keuangan Jalan Medan Merdeka Timur 16: Februari 534.540 kWh, Maret 565.500 kWh, April 575.760 kWh.

- Gedung Kementerian Keuangan Jalan Gatot Subroto: Februari 597.950 kWh, Maret 582.100 kWh, April 610.500 kWh.

- Kementerian Pertanian Jalan Taman Margasatwa: Februari 1.043.400 kWh, Maret 947.760 kWh, April 1.011.240 kWh.

- Kementerian PU Jalan Pattimura 20: Februari 108.618 kWh, Maret 110.448 kWh, April 111.278 kWh.

- Kemendikbud Jalan Jenderal Sudirman: Februari 352.320 kWh, Maret 415.320, April 426.920 kWh.

- Kemenkum-HAM Jalan HR Rasuna Said: Februari 272.720 kWh, Maret 264.020 kWh, April 304.720 kWh.

- Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais: Februari 392.940 kWh, Maret 392.460 kWh, April 399.660 kWh. (*)

Sumber : Tribunews.com