Berita & Media

YLKI: Pangkas Anggaran Kementerian Boros Listrik

Tuesday, 8 May 2012

  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat diimbau berhemat energi, namun sejumlah kantor pemerintahan justru jor-joran menggunakan listrik. Tindakan boros listrik tersebut membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) geram. “Seharusnya memberi contoh. Jangan masyarakat disuruh berhemat, sementara para pejabat boros pakai listrik,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Senin (7/5/2012). Tulus mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegas terhadap kementerian atau lembaga yang masih melakukan pemborosan listrik. Salah satunya, menjatuhkan sanksi berupa pemangkasan anggaran kementerian/lembaga tersebut. Pemangkasan anggaran bertujuan agar pejabat yang bertanggungjawab mengenai penghematan, dapat lebih maksimal menekan angka pemborosan energi…Read More

Revolusi Kebijakan Sektor Ketenaga Listrikan

Tuesday, 24 April 2012

  Ketika memangku jabatan sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan (sekarang menjadi Menteri BUMN) memiliki moto yang amat menginspirasi; bekerja, bekerja, bekerja. Dengan moto tersebut, Dahlan Iskan kemudian merevolusi kebijakan sektor ketenaga listrikan. Kebijakan ini tentu saja berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan konsumen sebagai pengguna energi listrik. Dibawah komandonya, sektor ketenaga listrikan perlahan menunjukan kinerja yang patut mendapatkan apresiasi. Sebut saja misalnya, pertama; sirnanya krisis energi listrik yang selalu menjadi momok di negeri ini. Sejak 2003, praktis pasokan energi listrik di pembangkit PT PLN mengalami krisis amat…Read More

Menakar Kepantasan Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Tuesday, 14 February 2012

  Belum juga tuntas mewacanakan pembatasan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kini pemerintah menabuh genderang untuk menaikkan tarif dasar listrik per 1 April 2012. Konteks persoalannya pun sama, yakni subsidi yang dipagu untuk sektor ketenagalistrikan pada nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hanya Rp 45,09 triliun. Sementara itu, keseluruhan subsidi yang diperlukan untuk memasok biaya operasional PT PLN mencapai Rp 65 triliun. Jadi terdapat selisih (kekurangan) subsidi sekitar Rp 8,9 triliun. Angka Rp 8,9 triliun itulah yang akan disokong dengan kenaikan tarif dasar listrik 10 persen. Ada dua skenario…Read More